Wanita di Iran Kini Resmi Boleh Bikin SIM dan Naik Motor

KABAR OTO – Cita-cita lama wanita di Iran akhirnya terwujud. Pemerintah Iran kini secara resmi memperbolehkan wanita membuat Surat Izin Mengemudi (SIM) untuk kendaraan roda dua dan berkendara motor secara legal.

Kebijakan ini menjadi momen bersejarah karena selama bertahun-tahun terdapat area abu-abu dalam regulasi. Secara hukum memang tidak ada larangan tertulis, namun pada praktiknya otoritas kerap menolak permohonan SIM bagi wanita.

Akibatnya, banyak perempuan berada dalam posisi rentan secara hukum ketika terjadi kecelakaan karena tidak memiliki SIM resmi.

Resolusi Resmi Ditandatangani Pemerintah

Aturan baru ini ditegaskan melalui resolusi yang ditandatangani Wakil Presiden Iran, Mohammad Reza Aref, setelah sebelumnya mendapat persetujuan kabinet.

Dengan berlakunya aturan tersebut, kepolisian lalu lintas diwajibkan:

Memfasilitasi pelatihan praktik berkendara bagi wanita
Menyelenggarakan ujian mengemudi resmi
Menerbitkan SIM motor bagi pemohon yang lulus

Langkah ini mengakhiri perdebatan hukum panjang terkait hak wanita untuk mengendarai motor di Iran.

Latar Belakang Sosial dan Gelombang Protes

Perubahan kebijakan ini tak lepas dari dinamika sosial di Iran dalam beberapa tahun terakhir. Sejak Revolusi Islam Iran 1979, wanita menghadapi berbagai pembatasan sosial, termasuk aturan berpakaian di ruang publik.

Gelombang protes besar mencuat setelah kematian Mahsa Amini pada 2022. Tragedi tersebut memicu demonstrasi luas yang menuntut kebebasan lebih besar bagi perempuan, termasuk dalam aspek mobilitas. Fenomena wanita yang tetap nekat mengendarai motor di jalan raya pun meningkat tajam sebagai bentuk ekspresi kebebasan.

Simbol Perubahan di Era Baru

Izin resmi bagi wanita untuk memiliki SIM motor bukan sekadar kebijakan lalu lintas. Ini juga menjadi simbol perubahan sosial yang perlahan terjadi di Iran.

Kini, dengan adanya kejelasan hukum, wanita dapat berkendara tanpa rasa khawatir terhadap konsekuensi administratif maupun hukum.

Langkah ini menandai babak baru dalam perjalanan panjang hak mobilitas perempuan di Iran, sekaligus menunjukkan adanya dinamika perubahan dalam kebijakan publik negara tersebut.