KabarOto.id – Pemerintah memastikan kebijakan Zero ODOL (Over Dimension Over Loading) akan diberlakukan penuh mulai tahun 2027. Meski sempat direncanakan pada 2026, implementasinya diundur satu tahun guna memberi waktu adaptasi bagi pelaku industri kendaraan niaga dan sektor logistik nasional.
Kebijakan ini melarang kendaraan yang melebihi dimensi atau kapasitas muatan beroperasi di jalan umum. Dampaknya diprediksi cukup signifikan terhadap pola distribusi barang yang selama ini masih mengandalkan truk ODOL untuk efisiensi biaya.
Pengusaha Logistik Harus Menyesuaikan Operasi
Aji Jaya, Sales and Marketing Director PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) mengakui bahwa aturan ini bakal mengubah wajah industri logistik Tanah Air.
“Tentunya akan berpengaruh, karena akan mengubah karakter operasional bisnis dari para pengusaha. Para konsumen perlu menyesuaikan lagi kegiatan distribusinya,” ujarnya kepada Kompas.com, Rabu (6/8/2025).
Perubahan ini dikhawatirkan akan berdampak pada biaya operasional dan efisiensi waktu pengiriman. Pasalnya, truk yang sebelumnya bisa mengangkut lebih banyak barang dalam satu kali jalan, kini harus dibatasi sesuai regulasi.
Isuzu Lihat Peluang di Tengah Tantangan
Berbeda pendekatan, PT Isuzu Astra Motor Indonesia melihat kebijakan ini sebagai peluang untuk berinovasi. Rian Erlangga, Business Strategy Division Head Isuzu menyebut bahwa pihaknya telah siap dengan lini produk yang sesuai spesifikasi standar Zero ODOL.
“Kami melihat ini sebagai peluang. Isuzu berfokus pada penyediaan solusi transportasi yang sesuai regulasi dan kebutuhan pelanggan,” kata Rian.
Dengan mengusung konsep total solution, Isuzu tidak hanya menjual kendaraan, tetapi juga memberikan solusi menyeluruh kepada pelanggan fleet dan logistik untuk menghadapi transisi ke era Zero ODOL.
Baca Juga: Tips Merawat Kaki-Kaki Mobil Saat Musim Hujan
Tantangan dan Harapan ke Depan
Implementasi Zero ODOL menjadi momentum penting bagi reformasi sistem logistik nasional. Namun, di sisi lain, adaptasi teknologi dan regulasi dari produsen kendaraan niaga menjadi kunci keberhasilan implementasi ini.
Ke depan, diharapkan semakin banyak produsen yang proaktif menyesuaikan produknya, sementara pemerintah juga terus memberikan edukasi dan insentif agar pelaku usaha logistik bisa mengikuti aturan tanpa mengalami kerugian signifikan.
About The Author
